Presiden: Indonesia Perlu Memikirkan Sistem Nasional yang Cocok

September 8, 2010 at 4:15 am (konflik indonesia) ()


Sekarang ini, tanpa kita sadari, sudah ada pilihan-pilihan baru dalam bidang ideologi dan sistem, misalnya Washington Consensus dan Beijing Consensus. Kita juga harus memikirkan sistem


nasional seperti apa yang akan diberlakukan di negeri ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam acara buka puasa bersama dengan anggota partai koalisi pendukung SBY-Boediono di kediaman pribadi Presiden di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/9) petang.

“Kita tidak harus mengambil model dari negara manapun, meskipun itu dari negara besar,” ujar SBY. Presiden kembali mengingatkan bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahan, Indonesia menganut sistem presidensial dalam demokrasi multipartai. “Jangan dipisah-pisah,” Presiden menambahkan.

Terkait dengan dua konsensus yang telah ada, Kepala Negara memaparkan perbedaan diantara keduanya. Untuk Konsensus Washington berlaku market capitalism, freedom, dan human rights, lebih mempercayai invisible hand (lebih memberikan ruang kepada multi national coorporation), dan penganut paham demokrasi.

Sementara untuk Konsensus Beijing, berlaku state capitallism, stabilitas, dan ketertiban negara, lebih mempercayai visible hand, dan penganut paham otoritarian. “Karena menurut Beijing Konsensus, too much democrasy, too much human rights, akan membuat sebuah negara sulit maju,” Presiden SBY menjelaskan.

Oleh karena itu, untuk menentukan dimana posisi Indonesia, harus dilakukan refleksi kesejarahan. “Kita pernah menganut demokrasi liberal, terpimpin, dan otoritarian. Kita harus berani mengatakan tiga demokrasi tersebut mendatangkan masalah dan tidak cocok diterapkan di Indonesia,” ujar SBY. Dengan kata lain, pemilihan sistem nasional suatu negara tidak bisa disamakan dengan negara lain.

Menurut Kepala Negara, kemungkinan suatu saat nanti akan ada Jakarta Konsensus. Untuk hal tersebut, Indonesia akan terus melaksanakan demokrasi dengan konsep rules of law dan stabilitas nasional. Selain itu, ada beberapa poin lain yang harus diperhatikan untuk sebuah Jakarta Consensus. Pertama, peran pemerintah perlu kaidah-kaidah konstruktif untuk kemajuan ekonomi kita. “Jangan didikotomikan,” Presiden menegaskan. Kedua, dengan memberikan ruang kepada usaha-usaha domestik, mikro, kecil dan menengah.

Poin ketiga, pertumbuhan yang diikuti dengan pemerataan dan keadilan sosial serta pemeliharaan lingkungan yang baik. Yang keempat, harus mengembangkan pasar dalam negeri. “Kesemuanya itu harus dibaca satu nafas, pertumbuhan, pemerataan, keadilan bagi semua, dan pemeliharaan lingkungan,” SBY menambahkan.

Lebih lanjut, Presiden SBY menyampaikan bahwa dengan sistem pemerintahan yang sudah ada sekarang, memang sering ditemukan ekses terutama dalam proses pemilihan, baik itu pemilu maupun pilkada. “Ekses tersebut jangan dibiarkan, mari kita perbaiki,” Kepala Negara menandaskan. (yun/presidenri.go.id)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: